PEKANBARU - Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, tengah berjuang mempertahankan tempat tinggalnya. Ribuan warga di pulau ini terancam akan direlokasi karena rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Kondisi tersebut menjadi perhatian banyak pihak, apalagi sempat terjadi bentrok antara warga Pulau Rempang dan kepolisian. Hal ini pun menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri PPN/Bappenas. Anggota DPD/MPR RI, Edwin Pratama Putra, lantang menyuarakan konflik yang terjadi di Rempang dan Pulau Galang. Ia menyampaikan aspirasi di hadapan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, Rabu 19 September 2023. "Terkait dengan rencana pembangunan yang mengundang investor dari luar, Pak Menteri, Pak Sekjen, jangan sampai malah membuat sengsara. Kami DPD sangat konsen untuk itu, janganlah investasi itu membuat kami terusir dari tanah kami," tegasnya dalam forum rapat. Senator asal Riau ini menyampaikan, ada cara-cara humanis bisa dilakukan dalam menanamkan investasi di daerah. Dirinya tidak ingin pembangunan tersebut sampai pada relokasi atau penggusuran. "Kami justru menawarkan, kalau seandainya tidak mungkin di situ (Rempang dan Galang) kan bisa dikaji ulang. Kalau memang masyarakat tidak mau direlokasi, bisa bertahap pembangunan itu," paparnya. Menurutnya, investasi senilai Rp 381 triliun yang akan direalisasikan sampai dengan tahun 2080 akan merampas hak-hak anak Jati Melayu, suku asli Kepulauan Riau. Apalagi rencana tersebut memakan lahan seluas 16.500 hektare Pulau Rempang. "Apakah benar Rp 381 triliun itu masuk ke kita dengan utuh? Karena kalau kita lihat dari beberapa investasi yang masuk, tidak semuanya berjalan dengan baik, bahkan sudah di-groundbreaking oleh presiden juga tidak jalan, ini kan harus menjadi evaluasi kita," tegasnya. Pria kelahiran Bangkinang ini menyebut pemerintah mestinya berperan dalam hal melindungi masyarakat. Melalui Bappenas, dirinya berharap aspirasi bisa disampaikan ke presiden dan menteri terkait. "Kami berharap melalui Bappenas, terutama Pak Menteri tolong disampaikan kepala Pak Presiden. Pak Suharso pasti sangat memahami bagaimana suasana kebatinan kami di Sumatera, terutama Riau dan Kepri," sebutnya. Dirinya juga menyentil Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, terkait pernyataannya beberapa waktu lalu terkait Rempang dan Galang. "Kami berharap melalui Bappenas, minta diingatkan juga kepada Menteri Bahlil itu hati-hati ber-statement, akhirnya ‘kan muncul banyak persoalan, dan juga Pak Bahlil kami sengaja notice ini karena menjadi aspirasi di daerah," tukasnya. Bentrok antara warga Pulau Rempang yang menolak PSN Rempang Eco-City dan polisi pecah pada 7 September 2023. Konflik bermula dari adanya rencana relokasi warga dalam mengembangkan investasi di Pulau Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan dan wisata yang terintegrasi. Proyek yang dikerjakan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dan BP Batam ditargetkan bisa menarik investasi besar yang akan menggunakan lahan seluas seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare. Aparat gabungan disebut memasuki wilayah perkampungan warga. Sementara warga memilih bertahan dan menolak pemasangan patok lahan sebagai langkah untuk merelokasi. Warga yang menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata dan cara kekerasan. Sebanyak 7 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini dan ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan. Warga yang menolak akhirnya dipukul mundur menggunakan gas air mata dan cara kekerasan. Sebanyak 7 orang warga dilaporkan ditangkap pasca insiden ini dan ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan. sumber: [https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2023/09/20/senator-asal-riau-soroti-konflik-rempang-investasi-jangan-buat-kami-terusir-dari-tanah-kami](https://)

Terima kunjungan Anggota DPD RI (B-15) Dapil Provinsi Riau Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si dan tim Senin (24/10) KPU Riau melalui Ketua Ilham Muhammad Yasir sampaikan kegiatan tahapan Pemilu 2024 yang sedang dijalankan saat ini. “Verifikasi faktual kepengurusan partai politik sudah kami jalankan tanggal 16 sampai 17 oktober kemarin bersamaan itu juga verifikasi keanggotaan. Mulai tanggal 18 Oktober kami lebih fokus verifikasi faktual keanggotaan karena merupakan syarat minimal seribu atau seperseribu. Inilah yang sedang difaktualkan oleh Kabupaten/Kota sekarang sampai tanggal 4 November,” ujar Ilham. Pertemuan yang berlangsung di Aula Lt. 2 Kantor KPU Riau tersebut Misharti menyampaikan maksud kunjungannya adalah dalam rangka Reses dan silaturahmi untuk menyerap aspirasi masyarakat. “KPU tidak dapat berjalan sendiri karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu ada beberapa lembaga lain yang bersama dengan KPU dalam rangka mensukseskan Pemilu tahun 2024. Kami ingin supaya KPU juga lebih mengenal kami anggota DPD yang bermitra langsung dengan KPU,” ungkap Misharti. Misharti juga menjelaskan beberapa poin yang ingin didapat informasinya dalam kunjungan ini diantaranya informasi tentang persiapan Pemilu serentak di daerah dari aspek penyelenggara, berbagai persoalan yang dihadapi dalam pemilu 2024 di daerah dan terkait dengan Pemilu untuk perseorangan DPD RI. Dalam pertemuan tersebut selain Ilham juga hadir Anggota KPU Riau Firdaus, Nugroho Noto Susanto, dan Abdurahman. Dari jajaran Sekretariat KPU Riau tampak hadir Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Nirson beserta Staf Sekretariat. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Misharti dan tim, secara bergiliran Ilham dan Anggota KPU Riau yang hadir sesuai dengan Divisi masing-masing menyampaikan informasi-informasi berkaitan dengan regulasi Pemilu, verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024, sosialisasi dan pemutakhiran data pemilih. sumber : https://riau.kpu.go.id/berita/baca/7846/-

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Riau Muhammad Gazali, Lc menerima kunjungan audiensi Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Kehadiran Hikapindo bertujuan untuk menyalurkan aspirasi terkait kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh. Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni. Selain Muhammad Gazali, rombongan Hikapindo juga disambut oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan beberapa senator lainnya. Ketua Umum Hikapindo, Armiati menyampaikan bahwa saat ini jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Organisasinya sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD. “Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya. “Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari bapak-bapak senator di DPD RI,” lanjut Armiati. Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga, namun kesehjahteraan kader kurang diperhatikan. Bahkan seringkali tidak mendapatkan honor, jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan. “Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar. “Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi Parpol maupun Caleg,” tukas dia. “Meskipun ada honor, tapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” imbuhnya. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Gazali mengatakan bahwa pihaknya (DPD RI) akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh. “Tugas DPD RI adalah menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR RI dan pemerintah. Eksekusinya di mereka, namun kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” pungkasnya. DPD RI juga meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar, harusnya untuk penyuluh bisa dianggarkan. Hikapindo bisa mengusulkan ke Kepala Desa. Sedangkan DPD RI bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh. “Kami juga melihat memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi,” tutup Muhammad Gazali.

Pekanbaru - Anggota DPD RI, Edwin Pratama terpilih sebagai ketua Ikatan Pemuda Kampar Riau (IPKR) pada Kongres I yang diselenggarakan di Hotel Aryaduta Pekanbaru Minggu (11/08/2022) sore. Muncul dua nama yang diusulkan menjadi Calon Ketua yakni Anggota DPD RI Edwin Pratama dan Pengacara Kondang Dasril Affandi hingga keduanya diminta bersepakat dahulu. "Berunding berdua secara kekeluargaan hingga disepakati Edwin Pratama yang menjadi Ketua Umum dan Dasril Affandi sebagai Dewan Pengawas IPKR" kata Fauzul salah seorang peserta kongres. Menurut Fauzul Pajoma, peserta kongres melihat bahwa jiwa besar seorang Dasril Affandi yang bersedia menyerahkan posisi ketua IPKR kepada yang lebih muda dinilai sebagai sikaf rendah hati seorang anak muda Kampar. "Bangga menjadi anak muda Kampar yang selalu ada solusi disetiap runding, kita berharap kepercayaan Dasril kepada Edwin merupakan pilihan terbaik, sebagai generasi muda Kampar kita yakin ditangan bung Edwin IPKR akan lebih jaya" katanya. Sebagaimana diketahui Penjabat Bupati Kampar Dr.H.Kamsol menghadiri lansung Kongres I Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Kampar Riau (DPP IPKR) yang bertema " Dari Riau Untuk Indonesia " dimana acara tersebut di gelar di Ballroom Hotel Arya Duta Pekanbaru pada, Minggu 11/9/2022. Kongres ini dihadiri oleh ribuan masyarakat Kampar dari berbagai profesi dan golongan masyrakarat. Kongres I DPP IPKR ini juga di hadiri Lansung Gubernur Riau Drs.Syamsuar M.Si, Anggota DPD Ri Edwin Pratama Putra, Misharti, Anggota DPR Ri Syahrul Aidi Ma'azat, Kapolda Riau yang diwakili Dir Intelkam Polda Riau Kombes Pol. Aris Prasetyo S.I.K, M.Si, Sekda Dumai Indra Gunawan, Ketua DPP IPKR Saidul Tombang, seluruh Anggota DPR Provinsi Riau, dan serta pejabat pejabat yang berasal dari Kampar. Kabupaten Kampar merupakan Kabupaten yang banyak menghasilkan tokoh - tokoh cerdas, karna di sebagian di daerah Provinsi Riau maupun Pusat, Tokoh - Tokoh Kampar ini memiliki jabatan tinggi, perhatian ini alhamdulilah telah dirasakan dalam memajukan Kampar pada berbagai sisi dan profesi kita masing-masing. " Oleh karena itu, kita mengajak bagi Tokoh - Tokoh masyarakat Kampar agar merangkul anak - anak organisasi Ikatan Pemuda Kampar Riau ( IPKR ) ini dapat memberikan perhatian terhadap kemajuan dan pembangunan Kabupaten yang kita cintai, harapan kita nantinya kedepan anak - anak yang berasal dari Kampar ini bisa menggantikan kita di masa depan nantinya " ujar Kamsol Pj. Bupati Kampar Dr. H. Kamsol juga menyampaikan keberadaan organisasi Ikatan Pemuda Kampar Riau (IPKR) ini, baik bagi Kampar sendiri maupun Provinsi Riau, menjadi sangat strategis. "Karena kita tahu, di IPKR ini berhimpun generasi muda, para pemuda dan pemudi, yang punya visi untuk sama-sama memajukan daerahnya, Kampar negeri tempat kita dilahirkan, bhakti dan perhatian kita berikan untuk tanah leluhur kita" Tambah Kamsol Sementara itu, Gubernur Riau Drs.Syamsuar M.Si mengatakan kami dari Pemerintah Provinsi Riau mensupport anak - anak Ikatan Pemuda Kampar Riau ini, dan apapun yang di lakukan IPKR ini kami selalu mendukung demi kebaikan bumi melayu q " IKPR harus menjadi taulandan kepemudaan bagi seluruh pemuda yang ada di Provinsi Riau terlebih untuk memotivasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau " kata Syamsuar (Rls) sumber: http://gentaonline.com/news/detail/7866/politik/kuansing/edwin-pratama-terpilih-sebagai-ketua-ipkr-periode-2022--2027