Tampung Aspirasi Hikapindo, Muhammad Gazali: Bersama Kita Perjuangkan

JAKARTA – Anggota DPD RI asal Riau Muhammad Gazali, Lc menerima kunjungan audiensi Himpunan Kader Penyuluh Indonesia (Hikapindo) di Ruang Delegasi Lantai VIII Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022).

Kehadiran Hikapindo bertujuan untuk menyalurkan aspirasi terkait kesejahteraan, rehabilitasi rumah, dan koperasi kader penyuluh.

Dari Hikapindo, hadir Armiati (Ketua Umum), Yeni Astuti (Wakil Sekretaris), Sri Handayani (Bendahara), Inisiator Hikapindo Rochmat dan pengurus lainnya yakni Wuri Handayani, Rahmawati, Damaryati, Marjanah, Noviana RF, Ahmad Zuhdi dan Yusmardahni.

Selain Muhammad Gazali, rombongan Hikapindo juga disambut oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dan beberapa senator lainnya.

Ketua Umum Hikapindo, Armiati menyampaikan bahwa saat ini jumlah anggota Hikapindo mencapai 6 jutaan kader. Organisasinya sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia dan sudah secara sah terdaftar di Kemenkumham. Anggotanya 98 persen adalah ibu-ibu yang berkecimpung sebagai kader PPKBD (Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan Sub PPKBD.

“Kami ini merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga. Makanya kami bergerak di keluarga-keluarga di rumah, RT, RE dan Desa,” katanya.

“Hikapindo mencanangkan program kesejahteraan kader, melakukan rehabilitasi rumah kader dan kami juga akan membuat koperasi kader. Ketiga program ini yang kami minta bantuan dari bapak-bapak senator di DPD RI,” lanjut Armiati.

Rochmat yang merupakan inisiator berdirinya Hikapindo mengatakan meskipun telah mensukseskan program pemerintah terkait bidang kesehatan dan ketahanan keluarga, namun kesehjahteraan kader kurang diperhatikan. Bahkan seringkali tidak mendapatkan honor, jikalau ada pun honor yang diterima tidak lebih dari 100 ribu per bulan.

“Meskipun kerja para kader didasari tanpa pamrih dan tidak berpikir penghasilan, namun seyogyanya pemerintah punya perhatian dan peduli terhadap apa yang sudah dijalankan pada kader. Mereka termasuk garda terdepan dalam sukses tidaknya program pemerintah,” tegas

Sementara Wakil Sekretaris Hikapindo, Yeni Astuti, ingin pemerintah dan masyarakat lainnya membuka mata serta melihat bahwa peran serta para kader sangat besar.

“Kader ini jangan hanya menjadi pendulang suara bagi Parpol maupun Caleg,” tukas dia.

“Meskipun ada honor, tapi memang sangat kecil. Malah ada honor kader yang dibayarkan tiap mendekati pemulihan, seperti Pilgub, Pilbup, Pemilihan Walikota atau Pilpres. Jangan hanya sekedar pas pemilu diberi tali asih, tapi sehari tetap konsisten dan rutin,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Gazali mengatakan bahwa pihaknya (DPD RI) akan menyurati Kemendagri, Kementerian Desa dan PDT juga Menkeu terkait keluhan para kader penyuluh.

“Tugas DPD RI adalah menerima aspirasi yang kemudian kami sampaikan ke DPR RI dan pemerintah. Eksekusinya di mereka, namun kami siap meneruskan supaya keluhan dari para penyuluh ditindaklanjuti,” pungkasnya.

DPD RI juga meminta para kader di desa untuk memanfaatkan momen Musrenbangdes. Karena ada tiap desa Rp 1,5 Milyar, harusnya untuk penyuluh bisa dianggarkan. Hikapindo bisa mengusulkan ke Kepala Desa. Sedangkan DPD RI bisa mendorong ke Kementerian Desa dan PDT agar dana desa bisa dialokasikan untuk komponen para penyuluh.

“Kami juga melihat memang ada kelemahan di UU Desa dimana anggaran di desa hanya untuk kegiatan PKK. Menurutnya perlu revisi UU Desa agar nasib penyuluh atau kader diakomodasi,” tutup Muhammad Gazali.