JAGOK.CO - DENPASAR - DPD RI Dorong Sinergi dengan Kanwil Kemenkumham Bali untuk Tingkatkan Kualitas Hukum Daerah, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Bali untuk memperkuat sinergi dalam mendukung kualitas peraturan daerah. [image]image_750x_6753e79897e95.jpg[/image] Tujuan Utama Kunjungan, Kunjungan ini bertujuan memperkuat peran Kanwil Kemenkumham sebagai fasilitator utama dalam penyusunan dan pengawasan peraturan daerah, guna memastikan kualitas peraturan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan nasional. [image]image_750x_6753e79783a58.jpg[/image] poin penting Diskusi 1. Identifikasi Masalah Pembentukan Hukum Daerah DPD RI dan Kanwil Kemenkumham mendalami berbagai tantangan, mulai dari harmonisasi regulasi, substansi hukum, hingga implementasi peraturan di tingkat daerah. 2. Penguatan Kolaborasi Antarlembaga Kedua pihak menekankan pentingnya kolaborasi erat antara Kanwil Kemenkumham dan DPD RI untuk menjaga konsistensi dan efektivitas peraturan daerah. 3. Rekomendasi Strategis PPUU DPD RI memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyempurnakan mekanisme penyusunan, pengawasan, dan harmonisasi hukum daerah, sehingga prosesnya menjadi lebih efisien dan efektif. [image]image_750x_6753e796834b8.jpg[/image] Wakil Ketua PPUU DPD RI, Sewitri SE, M.Sos, turut memberikan pandangan yang energik dalam diskusi ini. Ia menekankan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang proaktif dan sesuai kebutuhan masyarakat. "Sinergi ini penting untuk memastikan peraturan daerah benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan," ujar Sewitri. [image]image_750x_6753e7958275f.jpg[/image] Harapan ke Depan, Melalui kunjungan ini, diharapkan hubungan antara DPD RI dan Kanwil Kemenkumham Bali semakin solid, sehingga dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas tinggi dan berdampak positif bagi masyarakat luas. [image]image_750x_6753e79472443.jpg[/image] Sumber: https://jagok.co/dpd-ri-dorong-sinergi-dengan-kanwil-kemenkumham-bali-untuk-tingkatkan-kualitas-hukum-daerah#google_vignette

Suara-demokrasi.com | Pekanbaru - Anggota DPD RI sekaligus MPR RI, Sewitri M.Sos, melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Caffe Grand Ubud, Pekanbaru, pada Selasa (26/11/2024) mulai pukul 08.00 WIB. Acara tersebut dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari kader Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Provinsi Riau, organisasi kepemudaan (OKP), mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas pemuda di Riau. [image]image_750x_674841bc4e56b.jpg[/image] "Saya berterima kasih atas kehadiran peserta dari berbagai elemen masyarakat, khususnya AMPI, OKP, mahasiswa, dan komunitas lainnya, yang ikut mendukung kegiatan Sosialisasi Empat Pilar ini," ujar Sewitri M.Sos dalam sambutannya. [image]image_750x_674841ca17b41.jpg[/image] Menurutnya, kolaborasi antar elemen masyarakat, khususnya generasi muda, sangat penting untuk membangun Riau dan Indonesia yang lebih maju di masa depan. "Dalam kehidupan berbangsa, kita harus selalu menjunjung tinggi Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar-pilar ini adalah dasar yang kokoh untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman bangsa kita," ungkap Sewitri. [image]image_750x_674841c1bd933.jpg[/image] Ia menambahkan, perbedaan yang ada di tengah masyarakat seharusnya menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan bangsa, bukan sebagai pemicu perpecahan. "Keberagaman yang kita miliki harus menjadi energi positif untuk membangun bangsa. Oleh karena itu, saya mengingatkan para pemuda untuk berperan sebagai benteng ketahanan bangsa, terutama menghadapi ancaman seperti narkoba, judi online, dan penyalahgunaan media sosial," tegasnya. [image]image_750x_674841c61b9bd.jpg[/image] Sewitri juga menekankan pentingnya kesadaran di kalangan pemuda terhadap bahaya-bahaya tersebut. Menurutnya, generasi muda yang lengah dapat melemahkan pilar-pilar kebangsaan. "Saya ingin mengingatkan kembali, mari kita jaga bangsa ini dengan teguh, pelihara Empat Pilar Kebangsaan, dan hindari semua ancaman yang dapat merusak generasi muda," tutup Sewitri. Sumber: https://suara-demokrasi.com/anggota-dpd-ri-mpr-ri-sewitri-msos-gelar-sosialisasi-empat-pilar

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPD RI dapil Riau, KH. Muhammad Mursyid melakukan pertemuan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau untuk mengawasi penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pertemuan tersebut digelar untuk memantau sejauh mana Pemerintah Provinsi Riau menjalankan amanat undang-undang tersebut. “Alhamdulillah, kami telah bertemu dengan Kepala BKD Riau, Makmun Murod. Kami mendapat pembaruan informasi terkait pelaksanaan UU ini di Riau. Hasil pertemuan ini akan menjadi bahan masukan dalam rapat DPD RI dan saran kepada Kemendagri,” ujar Kyai Mursyid, Kamis (14/11/2024). Kyai Mursyid menyoroti tiga poin utama dalam pertemuan tersebut. Pertama, ia mempertanyakan sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai UU Nomor 20 Tahun 2023 dan kendala yang dihadapi. Kedua, penerapan Pasal 66 terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer yang harus selesai pada Desember 2024. “Kita ingin tahu progresnya serta solusi bagi tenaga honorer yang tidak lulus tes,” jelasnya. Ketiga, ia menyoroti kesejahteraan pegawai, terutama yang bertugas di daerah terpencil, serta netralitas ASN menjelang Pilkada serentak. “Bagaimana BKD menjaga netralitas ASN dan menegakkan sanksi bagi yang melanggar?” tegasnya. Menanggapi hal tersebut, Kepala BKD Riau, Makmun Murod, melaporkan bahwa hingga kini pihaknya telah merekrut 22.000 PPPK di seluruh Riau, termasuk 6.000 PPPK pada tahun ini. Namun, terkait pemetaan pegawai, ia mengakui baru mampu memetakan 1.500 pegawai dengan metode asesmen psikometri konvensional. "Kami menghadapi kendala dalam pemetaan karena kinerja pegawai harus diukur setiap tiga tahun. Namun, kami berinovasi dengan menggandeng Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mempercepat proses ini,” paparnya. Terkait netralitas ASN, BKD Riau melaporkan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus ketidaknetralan di lingkungan Pemprov Riau selama masa Pilkada. Penulis : Satria Yonela Editor : Unik Susanti Kategori : Riau, Pemerintahan Sumber: https://www.cakaplah.com/berita/baca/117009/2024/11/14/anggota-dpd-ri-datangi-bkd-riau-ada-apa/#sthash.T3iwTZCc.qyrhPp8x.dpbs

KBRN, Pekanbaru : Anggota DPD RI, KH. Muhammad Mursyid MPdI melakukan kunjungan perdana ke Daerah Pemilihan (Dapil) dalam masa tugasnya sebagai senator, pada hari Senin tanggal 11 November 2024. Pria yang akrab dipanggik Kyai Mursyid ini menyambangi penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu Riau. Kyai Mursyid pertama kali ke KPU Riau sekira pukul 10.00 WIB, disambut langsung oleh Ketua KPU Rusidi Rusdan beserta jajarannya. Kemudian menjelang siang Kyai Mursyid langsung bergerak ke Bawaslu Riau dan disambut langsung oleh Anggota Bawaslu Riau Indra Khalid Nasution. Ketua KPU Riau Rusidi Rusdan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Kyai Mursyid ke KPU Riau. Kata Rusidi, ini adalah kedatangan perdana anggota DPR atau DPD RI ke KPU Riau. "Kita sangat senang sekali karena ini kunjungan pertama pejabat pusat DPD RI Muhammad Mursyid ke KPU Riau. Kita berharap agar sinergitas DPD dan KPU dapat terjalin dengan baik." kata Rusidi Rusdan. Dalam pertemuan itu Rusidi Rusdan meminta agar Kyai Mursyid menyampaikan aspirasi agar KPU tidak jadi lembaga Ad hoc se Indonesia. Hal senada juga disampaikan oleh anggota Bawaslu Riau, Indra Khalid Nasution, yang menyampaikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pendahulu untuk menjadikan KPU dan Bawaslu daerah se-Indonesia menjadi lembaga permanen sudah tepat. Tidak tepat lagi apa yang telah dibuat itu kembali ke model semula. "Sudah banyak sumber daya yang kita habiskan sehingga lembaga ini bisa seperti ini. Tak mungkin lagi kita tarik ke belakang. Maka wacana kembali menjadikan KPU Bawaslu sebagai lembaga ad hoc tidak usah ditanggapi atau dibicarakan," kata Indra Khalid. Menanggapi aspirasi itu Kyai Mursyid memahami yang dirasakan oleh komisioner dan staf lembaga penyelenggara pemilu. "Kita memahami suasana kebatinan saudara kita di KPU dan Bawaslu. Aspirasi ini bukan saja di Riau, hampir merata di Indonesia," terang pengasuh pesantren Khairul Ummah itu dalam siaran pers, Rabu (13/11/2024). Kyai Mursyid nanti akan mencoba mengkomunikasikan hal ini ke pimpinan DPD RI dan sesama rekan Komite I DPD RI. Kemudian beliau juga akan mencoba membawa ke rekan-rekan anggota DPR RI di Komisi terkait. "Nanti akan kita upayakan dengan akses dan kewenangan yang kita miliki. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa dipertimbangkan." tutupnya. Sumber: https://www.rri.co.id/daerah/1116627/kyai-mursyid-serap-aspirasi-di-riau

BUMNREVIEW.COM, Jakarta – Jasa Raharja Cabang Riau menerima kunjungan kerja Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Riau, Sewitri, SE, M.Sos., pada hari Selasa, 5 November 2024 di Ruang Rapat Gedung Jasa Raharja, Jl. Sudirman No.285 Pekanbaru. Kunjungan kerja dalam rangka reses dewan tersebut, bertujuan untuk melakukan inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, juga untuk memperoleh masukan langsung dari pemangku kepentingan guna memperkuat implementasi Jaminan Sosial Nasional di wilayah Provinsi Riau. Selain hal tersebut, kunker juga bermaksud melakukan inventarisasi isu lainnya dalam ruang lingkup tugas komite III DPD RI, demikian Anggota DPD RI, Sewitri menjelaskan perihal kunjungannya. Kepala Cabang Jasa Raharja Riau, Hasjuddin, SE, MM, beserta jajaran manajemen Jasa Raharja Riau hadir menyambut tim Anggota DPD. Hasjuddin menyampaikan paparan profile Jasa Raharja Cabang Riau, mulai dari sejarah, tugas pokok Jasa Raharja sesuai UU No. 33 dan 34 Tahun 1964, jumlah kantor, jumlah santunan dan korban, realisasi pendapatan serta berbagai program kerja yang telah dilakukan dalam mendukung tugas pemberian perlindungan terhadap korban penumpang umum dan lalu lintas jalan. Secara umum anggota DPD RI, Sewitri menyatakan cukup puas atas paparan dan jawaban yang diberikan oleh Jasa Raharja Cabang Riau. Ia lebih dalam menanyakan kerjasama yang dilakukan pihak Jasa Raharja dengan rumah sakit serta institusi pelayanan medis lainnya seperti puskesmas. Selain itu, pola hubungan koordinasi Jasa Raharja dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan dalam penanganan pasien korban kecelakaan turut menjadi perhatian. Pertemuan diakhiri dengan pemberian plakat dari Jasa Raharja serta photo bersama. [] Sumber: https://bumnreview.com/anggota-dpd-ri-utusan-riau-kunker-ke-jasa-raharja-untuk-mengetahui-proses-sistem-jaminan-sosial/

Pekanbaru – Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Arif Eka Saputra bersama Anggota Komite II DPD RI Abdul Hamid beserta stafnya menyambangi kantor pusat PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) dalam rangkaian kegiatan resesnya di Riau, Jumat (15/11/2024). Mereka berharap, Bank Riau Kepri Syariah dapat terus berkontribusi bagi masyarakat di wilayah operasionalnya. Kedatangan rombongan dari Jakarta ini disambut langsung oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Fajar Restu Febriansyah, Direktur Dana dan Jasa MA Suharto, Pemimpin Divisi Sekretariat Perusahaan Edi Wardana, Pimimpin Divisi Umum Yudi Asdam, Pemimpin Manajemen Risiko Anthony Sujarwo, Pemimpin Divisi Konsumer Helwin Yunus serta sejumlah pemimpin bagian. “Kedatangan kami ke sini salah satunya adalah menepati janji kami sebelumya atas kunjungan Direksi BRK Syariah yakni bapak Fajar Restu Febriansyah beberapa waktu lalu di kantor DPD RI. Selanjutnya ingin mengetahui perkembangan proses penetapan pengurus bank daerah Riau dan Kepri yang masih kosong jabatannya,” kata Arif Eka Saputra Senator asal Provinsi Riau ini di Ruang Sharia Digital Center BRK Syariah. Wakil Rakyat Riau di Senayan ini juga menyampaikan beberapa pesan dari konstituennya kepada pihak bank agar dapat ditindaklanjuti, salah satunya terkait pembiayaan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dikatakannya, masih ada masyarakat di Riau yang tidak mengetahui terkait program pembiayaan dari BRK Syariah. “Bagaimana program pembiayaan untuk UMKM di Riau ini, apakah ada yang tidak menggunakan anggunan, karena ada masyarakat kita yang tidak memiliki tanah atau bangunan yang dapat dijadikan anggunan tetapi mereka memiliki keahlian untuk membuka usaha. Kebanyakan dari masyarakat yang kami temui, tidak mengetahui teknisnya,” katanya sembari berharap BRK Syariah terus berkontribusi bagi masyarakat. Menjawab apa yang disampaikan DPD RI tersebut, Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, MA Suharto menjelaskan dengan detaill tentang kinerja BRK Syariah termasuk dengan program pembiayaan UMKM tersebut. Dimana BRK Syariah juga telah mendirikan Sentra UMKM di kantor BRK Syariah Arifin Ahmad. “Di Sentra UMKM ini ada program yang sangat membantu nasabah BRK Syariah khususnya pelaku UMKM. Mereka mendapatkan pembinaan serta pelatihan untuk meningkatkan usaha mereka. Bahkan dibantu dalam proses pembuatan sertifikat halal yang sekarang sudah menjadi kewajiban yang harus dimiliki pelaku usaha untuk memasarkan produksinya,” kata MA Suharto. Untuk program UMKM ini, masih kata Suharto, BRK Syariah sangat sering melakukan sosialisasinya ke masyarakat melalui kantor Cabang di setiap daerah. Sudah banyak juga nasabah UMKM BRK Syariah yang sukses berkat ilmu yang mereka peroleh dari kegiatan yang ditaja Sentra UMKM BRK Syariah. Jadi kalau masih ada yang bicara kalau program pembiayaan UMKM BRK Syariah tidak banyak diketahui orang, itu kita tidak tahu dimana masalahnya. Kegiatan nasabah UMKM kita rutin kita publis ke media. Dan juga sudah memberikan dukungan kepada UMKM melalui penguatan kapasitas, pendampingan, dan pembukaan akses pasar, serta digitalisasi transaksi UMKM. Disampaikannya juga BRK Syariah merupakan bank umum syariah terbesar ketiga di Indonesia setelah BSI dan Bank Muamalat. Bahkan dari sisi tekhnologi, lanjut Suharto, BRK Syariah juga sudah semakin maju layanannya. Dari aplikasi Mobile Banking BRK Syariah banyak transaksi yang sudah dapat dilakukan dan itu hampir sama dengan bank-bank besar lainnya. “Pembayaran PBB saja sudah bisa dilakukan lewat QRIS BRK Syariah. Bahkan saat ini kita juga bekerjasama dengan Pintro untuk mengembangkan sistem pembayaran di sekolah. Pintro adalah platform layanan digital sistem tata kelola administrasi dan manajemen lembaga pendidikan modern berbasis ERP yang mengintegrasikan semua layanan pendidikan dalam satu dashboard,” katanya menambahkan. Kegiatan itu berlangsung cukup lama dengan sharing diskusi terkait hal-hal lainnya yang membawa dampak positif bagi bank dan khususnya masyarakat Riau. *** Sumber: https://beritaharian.co.id/reses-dpd-ri-ke-riau-harapkan-brk-syariah-terus-berkontribusi-bagi-masyarakat

Pekanbaru - Pemprov Riau menggelar silaturahmi pejabat dan Forkopimda Provinsi Riau dengan anggota DPD RI. Silaturahmi ini bagian dari langkah awal Pemprov untuk bersinergi dengan anggota DPD RI ke depannya. Silaturahmi ini dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau. Adapun anggota DPD RI yang hadir di antaranya adalah KH Muhammad Mursyid, Arif Eka Saputra, Sewitri, dan Abdul Hamid. Kedatangan mereka disambut baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Salah seorang anggota DPD RI, KH Muhammad Mursyid M.PdI usai pertemuan di Gedung Daerah Balai Serindit, Jum'at (1/11/2024) mengucapkan terima kasih atas undangan Pemprov Riau kepada seluruh anggota DPD RI. KH Muhammad Mursyid menyampaikan bahwa silaturahmi perdana ini jadi ajang saling berkenalan dan juga kita menjelaskan posisi kita di komite masing-masing. "Alhamdulillah kita senang diterima oleh Pemprov Riau beserta Forkopimda dalam rangka bersilaturahmi. Kita saling berkenalan, menyampaikan di komite mana diletakkan. Alhamdulillah saya diamanahkan di Komite I. Kita siap untuk berkolaborasi dg pemprov dan pemkab/pemko dalam membangun dan memperjuangkan hak-hak daerah ke depannya," ucap KH Mursyid. Dia berharap sinergitas antara pemda dan senator perlu untuk mengamankan kepentingan masyarakat Riau ke depannya. Para senator tidak akan bisa berbuat tanpa dukungan pemda dan elemen masyarakat lainnya. "Semoga dengan kerjasama yang baik antara DPD RI dengan pemda di Riau bisa memberikan dampak baik untuk pembangunan daerah ke depannya yang akan dirasakan oleh masyarakat Riau." tutup KH Mursyid. Dalam pertemuan yang sama secara tegas Kyai Mursyid mengajak pemda mendukung kebijakan dan langkah Presiden Prabowo Subianto membangun Indonesia. Saat ini presiden sedang bekerja keras agar Indonesia terus bertumbuh dan menjadi negara maju. "Mari kita dukung langkah Presiden Prabowo Subianto membangun Indonesia. Membangun Indonesia tidak bisa oleh pemerintah pusat saja, pemda sangat berperan penting. Nah, kami akan menjadi jembatan untuk itu." tegas ketua Pesantren se-Riau ini. Sementara itu Pj Gubri Rahman Hadi dalam sambutannya menyampaikan hari ini kita menerima silaturahmi anggota DPD RI. Ini merupakan pertama kalinya mereka kembali ke daerah melaksanakan tugas konstitusinya dalam bentuk kegiatan reses. Pj Gubernur Riau menjelaskan bahwa anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. "DPD adalah lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Mereka melaksanakan tugas konstitusional karena di DPD itu ada masa sidang dan ada masa reses," tambahnya. Rahman Hadi mengatakan, anggota DPD RI dapil Riau dalam melaksanakan tugasnya akan bermitra dengan Forkopimda dan OPD Provinsi Riau dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dikompilasi sebuah program kegiatan di masing-masing komite. Untuk diketahui, anggota DPD RI Dapil Riau Arif Eka Saputra diamanahkan oleh seluruh Provinsi di Sub Wilayah Barat I untuk menjadi Wakil Ketua Komite IV DPD RI. KH Muhammad Mursyid mendapatkan amanah di Komite I, Sawitri di Komite III, dan Abdul Hamid mendapat amanah di Komite II. Sumber: https://www.inforiau.co/news/read/silaturahmi-dpd-ri-dengan-pemprov-3438343731

PEKANBARU - Penjabat (Pj) Gubernur Riau beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Riau menerima silaturahmi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Jumat (1/11/2024). Adapun anggota DPD RI yang hadir diantaranya adalah Arif Eka Saputra, KH Muhammad Mursyid, Sawitri, dan Abdul Hamid. Kedatangan mereka disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Riau. DPD adalah lembaga yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Pj Gubernur Riau menjelaskan bahwa anggota DPD merupakan representasi rakyat dari daerah yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. "Hari ini kita menerima silaturahmi anggota DPD RI. Ini merupakan pertama kalinya mereka kembali ke daerah melaksanakan tugas konstitusinya dalam bentuk kegiatan reses," kata Pj Gubernur Riau saat diwawancarai. "Mereka melaksanakan tugas konstitusional. Karena di DPD itu ada masa sidang dan ada masa reses," tambahnya. Lanjut Rahman Hadi, anggota DPD RI dapil Riau dalam melaksanakan tugasnya akan bermitra dengan Forkopimda dan OPD Provinsi Riau dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian dikompilasi sebuah program kegiatan di masing-masing komite. "Silaturahmi ini merupakan pertemuan pertama atau perkenalan dengan harapan kita bisa bekerja sama untuk Riau yang lebih baik," pungkasnya. Maka dari itu, melalui silaturahmi tersebut Rahman Hadi berharap anggota DPD RI daerah pemilihan Riau nantinya bisa membawa aspirasi rakyat kepada mitra kerja masing-masing komite yang ada di DPD RI. "Kami di daerah mengharapkan dukungan dari anggota DPD RI dapil Riau agar bisa mengkonsolidasi, bekerja sama, dan sama-sama bekerja untuk kemajuan daerah Riau yang kita cintai ini," tutupnya. Sebagai informasi, anggota DPD RI Dapil Riau Arif Eka Saputra diamanahkan oleh seluruh Provinsi di Sub Wilayah Barat I untuk menjadi Wakil Ketua Komite IV DPD RI. KH Muhammad Mursyid mendapatkan amanah di Komite I, Sawitri di Komite III, dan Abdul Hamid mendapat amanah di Komite II. (Mediacenter Riau/sam) Sumber: https://mediacenter.riau.go.id/read/88616/pj-gubernur-rahman-hadi-silaturahmi-bersama-a.html

Anggota DPD RI Dapil Provinsi Riau dan segenap Keluarga Besar Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Riau mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Dan terimakasih kepada Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Bapak K. H. Ma'aruf Amin atas jasa dan pengabdian selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite 1 DPD RI yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Oktober 2024 di Ruang Rapat Sriwijaya, Lt. 2 Gedung B DPD RI. Kegiatan ini diisi dengan diskusi intensif untuk memperjuangkan aspirasi daerah dan kebijakan strategis demi Indonesia yang lebih baik. [image]Snapinsta.app_463469189_1062972741715332_6633039760245278843_n_1080.jpg[/image]